Salah satunya, dengan mengikuti program Kepatuhan Persaingan Usaha sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021," paparnya. Fanshurullah menjelaskan, dengan adanya berbagai fakta tersebut, KPPU menjadikan pertambangan sebagai salah satu sektor prioritas.
WhatsApp: +86 18221755073Benar, organisasi kemasyarakatan ("ormas keagamaan") melalui PP 25/2024 bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun, yang dimaksud dengan "ormas keagamaan" adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan …
WhatsApp: +86 18221755073Meski menuai banyak polemik, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan RUU tersebut telah menjadi UU pada 5 Oktober 2020 melalui rapat paripurna di DPR. Pemerintah menilai, …
WhatsApp: +86 18221755073Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.. …
WhatsApp: +86 18221755073Plt Koordinator Bagian Hukum Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Sony Heru Prasetyo NIKEL.CO.ID,16 Desember 2021-Pemerintah telah menerbitkan Peraturan …
WhatsApp: +86 18221755073Hanan Nugroho, Perencana Utama Energi dan Pertambangan Bappenas menyampaikan saat ini Pemerintah dalam tahap mengintegrasikan visi-misi pasangan Jokowi-MA dengan Draft Teknokratis RPJMN 2020-2024 dan masih membuka peluang bagi publik untuk memberikan masukan terhadap dokumen kebijakan perencanaan tersebut.
WhatsApp: +86 18221755073Pengelolaan dalam bidang pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Foto: ilustrasi (SGP) Pengelolaan dalam bidang pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sebab, …
WhatsApp: +86 18221755073Suasana sidang panel pengujian UU Minerba. Foto: Humas MK. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Kamis (23/7/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.
WhatsApp: +86 18221755073Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang …
WhatsApp: +86 18221755073Laporan Global Talent Acquisition 2024 menunjukkan bahwa 69% perusahaan di Indonesia membekukan perekrutan karyawan baru. Sejalan dengan itu, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Berikut informasinya!
WhatsApp: +86 18221755073Abstrak Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ...
WhatsApp: +86 18221755073Bisnis, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti regulasi pemerintah.. Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pertambangan tanpa izin tidak masuk ke dalam …
WhatsApp: +86 18221755073Perusahaan bertekad untuk mematahkan anggapan bahwa pertambangan hanya pekerjaan laki-laki. PT Vale Indonesia memiliki target untuk Meningkatkan partisipasi pekerja perempuan …
WhatsApp: +86 18221755073Sependapat dengan Pemerintah. Sebelumnya, pada sidang MK yang digelar pada Selasa (12/9/2023), Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaf Manoppo, mewakili Pemerintah menyampaikan pandangan yang sejalan dengan DPR RI. Baca juga: Revitalisasi Pulau Kecil dan Pulau Kosong Nan …
WhatsApp: +86 18221755073Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pertambangan Emas Skala Kecil. January 2022; Jurnal Penelitian UPR 1(2):40-54 ...
WhatsApp: +86 18221755073Padahal jika pemerintah daerah memiliki itikad baik untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat, maka pemerintah harus menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR), sehingga kekayaan alam kita di sektor pertambangan dapat dikelola dengan baik berbasis kerakyatan," ungkap juru bicara Aceh Development Club (ADC) Ozy Riski, SE …
WhatsApp: +86 18221755073pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Mengingat tidak adanya lagi kedudukan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan
WhatsApp: +86 18221755073usaha pertambangan termaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, diajukan kepada Menteri dengan menyampaikan keterangan mengenai: a.Wilayah yang akan diusahakan; b.Jenis bahan galian yang akan diusahakan. (2) Menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan Izin Pertambangan Rakyat kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang
WhatsApp: +86 18221755073Sumber Bagan: Bambang Karsono dan Amalia, Buku Ajar Otonomi Dearah Dan Pasal 18 UUD NRI 1945, Telah Dimodifikasi Oleh Penulis. Sebenarnya, soal pergeseran izin pengelolaan tambang mineral dan batubara …
WhatsApp: +86 18221755073JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Perdagangan merelaksasi ekspor beberapa produk pertambangan, seperti komoditas konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime) dengan merevisi kebijakan ekspor.. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso …
WhatsApp: +86 18221755073Jakarta: Pasangan calon (Paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024, Anwar Hafid-Reny A Lamadjido, bakal menerapkan sanksi tegas bagi aktivitas …
WhatsApp: +86 18221755073pentingnya tindakan yang tegas dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara luas untuk memberantas perdagangan manusia, melindungi korban, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan di Indonesia.(Yusitarani, 2020) METODE
WhatsApp: +86 18221755073Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan . . .
WhatsApp: +86 18221755073Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6721); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran ...
WhatsApp: +86 18221755073Setiap perusahaan, baik instansi pemerintah maupun swasta, memiliki SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi internal mereka. Dalam SOP ini, biaa akan dijelaskan langkah-langkah seperti …
WhatsApp: +86 18221755073Berdasarkan data BPS per Februari 2019, rata-rata gaji yang diterima perempuan di sektor pertambangan dan penggalian ialah Rp4,26 juta, sementara laki-laki Rp5,12 juta. …
WhatsApp: +86 18221755073C. Status Hukum Tanah di Areal Pertambangan C.1. Usaha Pertambangan Menurut Ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan Di Gresik deposit batuan kapur hampir seluruhnya dieksplorasi oleh PT Semen Gresik yang merupakan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Selain memperoleh Kuasa Pertambangan, PT.
WhatsApp: +86 18221755073p> The study aims to analyze legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, focusing on the difference in legal protection between legal and illegal migrant workers.
WhatsApp: +86 18221755073diselenggarakan, kegiatan pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan, A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Semenjak era reformasi dimulai dan Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah. ... pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Keberadaan pemerintah daerah (daerah otonom ...
WhatsApp: +86 18221755073PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal …
WhatsApp: +86 18221755073