Perekrutan Pasangan Pertambangan Pemerintah

07 November 2024

HOT

Sektor Pertambangan Disebut Minim Persaingan, KPPU …

Salah satunya, dengan mengikuti program Kepatuhan Persaingan Usaha sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021," paparnya. Fanshurullah menjelaskan, dengan adanya berbagai fakta tersebut, KPPU menjadikan pertambangan sebagai salah satu sektor prioritas.

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas …

Benar, organisasi kemasyarakatan ("ormas keagamaan") melalui PP 25/2024 bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun, yang dimaksud dengan "ormas keagamaan" adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum …

Meski menuai banyak polemik, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan RUU tersebut telah menjadi UU pada 5 Oktober 2020 melalui rapat paripurna di DPR. Pemerintah menilai, …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Ini Poin Pokok PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba dan …

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.. …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Ini Tiga Narasi Besar dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 …

Plt Koordinator Bagian Hukum Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Sony Heru Prasetyo NIKEL.CO.ID,16 Desember 2021-Pemerintah telah menerbitkan Peraturan …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Diskusi Publik: Kebijakan Strategis Tata Kelola Pertambangan …

Hanan Nugroho, Perencana Utama Energi dan Pertambangan Bappenas menyampaikan saat ini Pemerintah dalam tahap mengintegrasikan visi-misi pasangan Jokowi-MA dengan Draft Teknokratis RPJMN 2020-2024 dan masih membuka peluang bagi publik untuk memberikan masukan terhadap dokumen kebijakan perencanaan tersebut.

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Ahli: Pengelolaan Pertambangan Kewenangan …

Pengelolaan dalam bidang pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Foto: ilustrasi (SGP) Pengelolaan dalam bidang pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sebab, …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Menyoal Wewenang Pemerintah Pusat Terbitkan Izin Usaha Pertambangan

Suasana sidang panel pengujian UU Minerba. Foto: Humas MK. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Kamis (23/7/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun …

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

69% Perusahaan Bekukan Perekrutan Karyawan Baru

Laporan Global Talent Acquisition 2024 menunjukkan bahwa 69% perusahaan di Indonesia membekukan perekrutan karyawan baru. Sejalan dengan itu, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Berikut informasinya!

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH …

Abstrak Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ...

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Pemerintah Ajak Masyarakat Sama-sama Perangi Pertambangan Tanpa Izin

Bisnis, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti regulasi pemerintah.. Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pertambangan tanpa izin tidak masuk ke dalam …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Perekrutan Perempuan dan Kepemimpinan Perempuan

Perusahaan bertekad untuk mematahkan anggapan bahwa pertambangan hanya pekerjaan laki-laki. PT Vale Indonesia memiliki target untuk Meningkatkan partisipasi pekerja perempuan …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak …

Sependapat dengan Pemerintah. Sebelumnya, pada sidang MK yang digelar pada Selasa (12/9/2023), Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaf Manoppo, mewakili Pemerintah menyampaikan pandangan yang sejalan dengan DPR RI. Baca juga: Revitalisasi Pulau Kecil dan Pulau Kosong Nan …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam …

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pertambangan Emas Skala Kecil. January 2022; Jurnal Penelitian UPR 1(2):40-54 ...

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Pasangan Manis Tak Ingin Rakyat Hanya Jadi Penonton, Siap …

Padahal jika pemerintah daerah memiliki itikad baik untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat, maka pemerintah harus menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR), sehingga kekayaan alam kita di sektor pertambangan dapat dikelola dengan baik berbasis kerakyatan," ungkap juru bicara Aceh Development Club (ADC) Ozy Riski, SE …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam …

pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Mengingat tidak adanya lagi kedudukan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

usaha pertambangan termaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, diajukan kepada Menteri dengan menyampaikan keterangan mengenai: a.Wilayah yang akan diusahakan; b.Jenis bahan galian yang akan diusahakan. (2) Menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan Izin Pertambangan Rakyat kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Resentralisasi Kewenangan Izin Usaha Tambang …

Sumber Bagan: Bambang Karsono dan Amalia, Buku Ajar Otonomi Dearah Dan Pasal 18 UUD NRI 1945, Telah Dimodifikasi Oleh Penulis. Sebenarnya, soal pergeseran izin pengelolaan tambang mineral dan batubara …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Relaksasi Kebijakan Ekspor Pertambangan, Beberapa …

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Perdagangan merelaksasi ekspor beberapa produk pertambangan, seperti komoditas konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime) dengan merevisi kebijakan ekspor.. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Anwar-Reny Bakal Sanksi Tegas Pertambangan yang Tak …

Jakarta: Pasangan calon (Paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024, Anwar Hafid-Reny A Lamadjido, bakal menerapkan sanksi tegas bagi aktivitas …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM …

pentingnya tindakan yang tegas dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara luas untuk memberantas perdagangan manusia, melindungi korban, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan di Indonesia.(Yusitarani, 2020) METODE

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan . . .

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6721); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran ...

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Cara Menyusun SOP Rekrutmen Karyawan dan …

Setiap perusahaan, baik instansi pemerintah maupun swasta, memiliki SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi internal mereka. Dalam SOP ini, biaa akan dijelaskan langkah-langkah seperti …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Ketimpangan Gender dan Kerentanan di Sektor …

Berdasarkan data BPS per Februari 2019, rata-rata gaji yang diterima perempuan di sektor pertambangan dan penggalian ialah Rp4,26 juta, sementara laki-laki Rp5,12 juta. …

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

Status Hukum Tanah di Areal Pertambangan

C. Status Hukum Tanah di Areal Pertambangan C.1. Usaha Pertambangan Menurut Ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan Di Gresik deposit batuan kapur hampir seluruhnya dieksplorasi oleh PT Semen Gresik yang merupakan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Selain memperoleh Kuasa Pertambangan, PT.

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

(PDF) Perlindungan Hukum Dan Penempatan …

p> The study aims to analyze legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, focusing on the difference in legal protection between legal and illegal migrant workers.

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM …

diselenggarakan, kegiatan pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan, A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Semenjak era reformasi dimulai dan Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah. ... pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Keberadaan pemerintah daerah (daerah otonom ...

WhatsApp: +86 18221755073

07 November 2024

HOT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal …

WhatsApp: +86 18221755073